Books By Publisher Bumi Aksara


Cover Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi Bumi Aksara
See Detail

Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi

Suharsimi A.


Price
Rp 501,500,-
Synopsis

Belum ada synopsis

Read More
Cover Strategi Menigkatkan Daya Baca Bumi Aksara
See Detail

Strategi Menigkatkan Daya Baca

Nurhadi


Price
Rp 40,800,-
Synopsis

Strategi Meningkatkan Daya Baca
Buku berjudul “Strategi Meningkatkan Daya Baca” merupakan buku teori sekaligus latihan untuk meningkatkan daya baca. Buku ini dapat menjadi pedoman bagi siapa saja, terutama mahasiswa, guru, dan dosen dalam mengembangkan pengetahuan tentang membaca. Daya baca sangat diperlukan dalam kehidupan sekarang karena setiap informasi didapatkan melalui membaca. Dengan mempelajari isi buku ini maka Anda dapat menambah pengetahuan tentang teori membaca, tahap-tahap membaca, serta strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca. Diharapkan dengan adanya buku ini, masyarakat dapat mudah dalam memahami persoalan membaca sehingga proses membaca yang dilakukan menjadi lebih efektif.

Read More
Cover Patologi Sosial Bumi Aksara
See Detail

Patologi Sosial

Dr. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum.


Price
Rp 61,200,-
Synopsis

Patologi Sosial
Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat menaatinya, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial. Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial. Sebuah masalah dikatakan sebagai masalah sosial apabila bersangkutan dengan hubungan antar-manusia dan mengganggu keutuhan bermasyarakat. 
Buku ini akan membahas masalah patologi sosial yang ada dalam masyarakat. Patologi sosial merupakan suatu ilmu tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau Ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Patologi sosial ini juga disebut pula sebagai masalah masyarakat, di mana kehadirannya tidak diharapkan. Masalah-masalah sosial ini pada hakikatnya juga merupakan fungsi-fungsi struktural dari totalitas sistem sosial. 

Read More
Cover Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi Bumi Aksara
See Detail

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di ...

Heru Widodo


Price
Rp 68,850,-
Synopsis

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi
Buku ini pada pokoknya menguraikan proses beracara berdasarkan pedoman yang dimuat dalam PMK Nomor 1 dan 4 Tahun 2015, disertai proses sebelum pilkada serentak, baik pada saat di Mahkamah Agung maupun setelah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Bab 2 didahului dengan uraian sekilas tentang dinamika pengisian jabatan tertinggi di pemerintah daerah. Berikutnya, pada Bab 3 diuraikan tata cara atau hukum acara perselisihan hasil pemilihan secara langsung pada saat menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pada Bab 4 diuraikan mekanisme atau prosedur beracara atas perselisihan hasil pemilihan secara langsung sesudah dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, Bab 5 menguraikan hukum acara perselisihan hasil dalam pemilihan serentak, yang mulai dibatasi dengan persentase selisih perolehan suara. Hal ini sesuai dengan pedoman yang diterbitkan dalam PMK Nomor 1 Tahun 2015, selain itu pada Bab 5 juga dibahas mekanisme pengajuan perselisihan hasil pemilihan calon tunggal sebagai hal yang baru muncul sepanjang penyelenggaraan Pemilukada secara langsung, berdasarkan PMK No.4 Tahun 2015.
Buku ini juga membahas bagaiman halnya dengan pemohon yang bukan peserta dan soal pokok permohonan berdasarkan atas pelanggaran proses yang TSM? Baik UU Pemilihan serentak maupun PMK, keduanya tidak mengatur. Contoh kasus yang mempertimbangkan pelanggaran TSM dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Bab 6. Pada Bab 7 sebagai bab penutup menguraikan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan pelanggaran terhadap hak untuk dipilih atau rights to be candidate. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, atau “nullusi/nemo commodum capere potest de injuria sua propria.

Read More
Cover PERAN JAKSA Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik Bumi Aksara
See Detail

PERAN JAKSA Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawas ...

Prof. EQ. RM Surachman Dr. Jur (Can) Jan S. Maringka


Price
Rp 40,800,-
Synopsis

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 16.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Times; min-height: 19.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times}

PERAN JAKSA

Dalam Sistem Peradilan Pidana

di Kawasan Asia Pasifik

Sekalipun tugas dan wewenang kejaksaan di pelbagai yurisdiksi sangat bervariasi, akan tetapi tujuannya tetap sama (different systems with common goals) yaitu agar tidak terjadi penjatuhan pidana terhadap orang yang tidak bersalah; agar para tersangka dan terdakwa mendapat pidana setimpal tanpa hak asasinya dilanggar; dan bersamaan dengan itu agar para korban kejahatan dalam perkara yang sedang ditanganinya mendapat perlindungan hukum. 

Menyimak kilas balik Konferensi Regional III International Association of Prosecutors (IAP) untuk kawasan Asia dan Pasifik di Macao SAR Tahun 2006, maka pembicaraan makalah dari beberapa pejabat kejaksaan di kawasan Asia Pasifik yang membahas topik “Kejaksaan yang Optimal (An Optimal Prosecution Service)”, masih relevan dan tetap merupakan “masalah-masalah hangat” untuk diketahui terutama oleh para jaksa ujung tombak (line prosecutors) dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang diembannya.

Read More
Cover EKSISTENSI KEJAKSAAN Dalam Konstitusi di Berbagai Negara Bumi Aksara
See Detail

EKSISTENSI KEJAKSAAN Dalam Konstitusi di Berbagai ...

Prof. EQ. RM Surachman; Dr. Jur (Can) Jan S. Maringka


Price
Rp 90,950,-
Synopsis

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times}

EKSISTENSI  KEJAKSAAN

Dalam Konstitusi di Berbagai Negara

Pengaturan tentang Kejaksaan ditemukan merata baik di negara-negara maju maupun negara yang baru berdiri atau memperoleh kedaulatannya. Setidaknya 113 (seratus tiga belas) konstitusi di berbagai negara, termasuk wilayah otonom, mengatur mengenai kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraannya. 

Hal di atas membuktikan bahwa walautpun terdapat perbedaan mengenai kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan di berbagai negara, namun pengaturan akan kejelasan kedudukan Kejaksaan dipandang penting untuk dikuatkan dalam konstitusi guna menjamin efektifitas dan independensi pelaksanaan fungsi penegakan hukum.

Di tengah hangatnya wacana mengenai perlu diaturnya kedudukan lembaga Kejaksaan dalam UUD 1945, kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mendukung cita-cita bersama Korps Adhyaksa sebagai aparatur penegak hukum yang memiliki “constitutional importance”  seperti halnya lembaga penegak hukum lainnya yang keberadaannya telah diatur dalam konsitusi.

Read More
Cover Reforma Agraria di Indonesia Bumi Aksara
See Detail

Reforma Agraria di Indonesia

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.


Price
Rp 79,900,-
Synopsis

REFORMA AGRARIA DI INDONESIA
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) tersebut mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum (negara) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam. 
Pengelolaan sumber daya alam seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Namun yang terjadi saat ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitikberatkan kepada eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber devisa negara.
Reforma agraria merupakan gagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di dunia ini. Reforma agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA di mana pemerintah saat itu memfokuskan pada penataan dan redistribusi tanah pertanian (landreform). Pelaksanaan reforma agraria dapat berhasil hanya jika dilakukan dalam kerangka yang lebih luas, yakni menawarkan bukan hanya akses ke lahan, tetapi juga akses ke instrumen penunjang lahan/tanah.

Read More
Cover Illegal Fishing: Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia Bumi Aksara
See Detail

Illegal Fishing: Pertanggung jawaban Pidana Korpor ...

Nunung Mahmudah


Price
Rp 45,900,-
Synopsis

Illegal Fishing
Praktik kejahatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp240 triliun per tahun. Bahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal pelaku illegal fishing.  Kebijakan ini masih menimbulkan ‘kontroversi’, apakah akan efektif memberantas illegal fishing di Indonesia? Hal yang perlu dicatat, apakah kebijakan tersebut sudah menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan yang sesungguhnya?
Pelaku tindak pidana illegal fishing secara umum adalah setiap orang yang diartikan ‘perseorangan’ atau ‘korporasi’. Mengenai korporasi, dalam buku ini diulas secara induktif, mulai konsep pertanggungjawaban pidana dalam negara hukum hingga pada pembahasan korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Penyajiannya disusun secara sistematis hingga pada “substansi klimaks” yang bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. Disebutkan substansi klimaks dalam buku ini, yakni korporasi asing sebagai pelaku tindak pidana illegal fishing, kendala dalam penegakan hukum, dan berbagai upaya pe-nanggulangan tindak pidananya.
Buku ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan terutama pemerintah sebagai pemangku kewajiban dan kepentingan untuk memberantas tindak pidana illegal fishing, mengingat besarnya kerugian negara serta sulitnya penanganan kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh korporasi.

Read More
Cover Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Bumi Aksara
See Detail

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Prof. Dr. Kadri Husin, S.H. M.H.; Budi Rizki Husin, S.H. M.H.


Price
Rp 45,050,-
Synopsis

SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Sistem peradilan pidana diartikan sebagai bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.
Buku ini berisi pembahasan seputar sistem peradilan pidana yang dibuat berdasarkan analisis secara yuridis, kriminologis, dan sosiologis dalam menyoroti pengendalian kejahatan oleh lembaga yang terorganisasi, baik mengenai keterpaduannya secara teori maupun praktiknya. Di samping itu, juga mengulas masalah bagaimana aktivitas dari lembaga dan aparatur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kemudian diakhiri dengan uraian mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga secara sistemik dan kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi.   
Kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah pengendalian terhadap kejahatan bagi mahasiswa fakultas hukum akademisi, praktisi, peneliti, aparatur pemerintahan, dan penegak hukum maupun masyarakat umum yang ingin menambah khazanah serta wawasan dalam bidang hukum acara khususnya peradilan pidana.

Read More
Cover Hukum Lelang Bumi Aksara
See Detail

Hukum Lelang

Rachmadi Usman, S.H., M.H.


Price
Rp 79,050,-
Synopsis

Hukum Lelang
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaannya. 
Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, dan sumber hukum lelang. Bab kedua  mengenai pengertian dan perlingkupan lelang terkait dengan istilah dan pengertian lelang serta perbedaannya dengan tender, asas-asas lelang, keunggulan dan fungsi lelang, peran dan manfaat lelang, macam-macam lelang dan kebendaan dalam pelelangan. Bab ketiga mengenai subjek dan penyelenggara lelang yang terkait dengan pejabat lelang, penjual dan pembeli lelang, penyelenggara lelang dan pengawas lelang. Bab keempat mengenai persiapan dan pelaksanaan lelang, termasuk tata cara pembuatan risalah lelang. Buku ini diakhiri dengan bab kelima mengenai hal-hal yang terkait dengan biaya jasa pelayanan lelang dan administrasi perkantoran lelang oleh KPKNL maupun Balai Lelang. 
Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa,  penyelenggara lelang, birokrat, pemerintah, dan peminat hukum lainnya yang berkeinginan memahami ketentuan hukum pelelangan di Indonesia dan untuk me- lengkapi khazanah perbendaraan perpustakaan.

Read More
Cover Menuju Pembaruan Hukum Pidana Bumi Aksara
See Detail

Menuju Pembaruan Hukum Pidana

Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum.


Price
Rp 89,250,-
Synopsis

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 14.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px Times; min-height: 18.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px}

Menuju Pembaruan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwariskan dari pemerintah kolonial, dirasakan sudah tidak relevan lagi khususnya dikaitkan dengan negara yang telah merdeka. Teori-teori pidana kontemporer telah berkembang pesat dan tidak sesuai lagi dengan KUHP. 

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diakomodasi dalam undang-undang atau setidak-tidaknya dilakukan penafsiran yang bersifat futuristik sehingga  ketentuan dalam KUHP senantiasa relevan dengan kebutuhan kekinian. Begitu pula dengan Prinsip Integralistik dalam rangka penetapan sanksi pidana perampasan kemerdekaan merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan ketentuan hukum positif dengan kebutuhan akan keadilan. Prinsip Integralistik didasarkan kepada Ideologi Pancasila baik sebagai sumber dari segala sumber hukum maupun the way of life bangsa Indonesia. 

Di samping perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi, perkembangan kajian Hukum Pidana khususnya Politik Hukum Pidananya dan Kebijakan Kriminal merupakan bahan-bahan untuk menyelaraskan kebutuhan praktik hukum yang disesuaikan dengan konteks tertentu. Perkembangan doktrin hak asasi manusia (HAM), restorative justice secara doktrinal memperkaya pengkajian hukum pidana yang konvensional guna mewujudkan Hukum Pidana yang responsif. 

Read More
Cover Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia Bumi Aksara
See Detail

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. Charles Christian, S.H., M.H.


Price
Rp 49,300,-
Synopsis

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px Times} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times}

HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI ORANG ASING DI INDONESIA

Crucial point dari buku ini adalah mengkaji politik hukum keimigrasian di Indonesia terutama terkait dengan pemberian izin tinggal terbatas bagi orang asing atau warga negara asing di Indonesia.

Substansi buku ini cukup lengkap, mulai dari pengertian, dasar, dan ruang lingkup hukum keimigrasian; latar belakang pengguna Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Indonesia; konsep perizinan, persyaratan dan tata cara pengurusan izin tinggal; hak dan kewajiban Orang Asing yang berada di Indonesia;  Perspektif HAM dalam kaitan dengan Orang Asing yang berada di Indonesia; tanggung jawab negara terhadap Orang Asing;  dan dilampirkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kehadiran buku ini mempunyai momen yang penting karena dimulainya era pasar bebas.

Buku  ini sangat berguna bagi WNA, jajaran administratur imigrasi, pemerintah pusat dan daerah, WNI serta  menjadi solusi penghilang dahaga bagi para mahasiswa (S1, S2, S3) yang hendak mendalami hukum imigrasi. 

Read More
Cover Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online Bumi Aksara
See Detail

Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online

Andika Wijaya, S.H.


Price
Rp 57,800,-
Synopsis

ASPEK HUKUM
BISNIS TRANSPORTASI JALAN ONLINE
Salah satu karakteristik Bisnis Transportasi di jalan Online seperti Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya, adalah adanya sintesis antara metode transportasi konvensional dengan metode transaksi yang bersifat elektronik. Bisnis Transportasi jalan online dapat dikatakan merupakan karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur pengangkutan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dengan unsur transaksi elektronik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya.
Kajian atas Bisnis Transportasi jalan Online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hukum yang relevan. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang penting yang patut diperhatikan, yakni aspek hukum perusahaan, aspek hukum perjanjian, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum hak kekayaan intelektual, dan aspek hukum pengangkutan. Kajian ini dilakukan dengan sudut pandang praxis (kesatuan antara teori dan praktik), sehingga buku ini akan dipahami tidak hanya secara teoretis, melainkan bisa diaplikasikan secara praktis.   
Buku ini akan menjawab segala kontroversi dan fenomena terhadap Bisnis Transportasi jalan Online. Buku ini sangat dibutuhkan bagi pelaku Bisnis Transportasi jalan Online, pemerintah, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai kalangan yang ingin mengkaji secara mendalam aspek hukum Bisnis Transportasi jalan online.

Read More
Cover Komponen Minor & Bahan Tambahan Pangan Bumi Aksara
See Detail

Komponen Minor & Bahan Tambahan Pangan

Teti Estiasih; Widya Dwi Rukmi Putri; Endrika Widyastuti


Price
Rp 71,400,-
Synopsis

Komponen Minor dan Bahan Tambahan Pangan
Landasan ilmiah diperlukan dalam penggunaan bahan tambahan pangan, dan nutrifikasi. Secara komprehensif, buku ini mengulas mengenai komponen-komponen minor yang ada di dalam pangan, dan bahan tambahan pangan yang biasa dilakukan dalam pengolahan pangan. Komponen minor yang dibahas meliputi vitamin, mineral, dan flavor atau perisa. Bahan tambahan pangan yang disajikan meliputi  pengemulsi, pemanis, pengental dan penstabil, pengawet, pengasam, antioksidan, dan bahan tambahan makanan lain yang diperlukan untuk proses pengolahan pangan yang efisien, serta produk akhir dengan mutu baik.
Buku ini mengulas juga tentang penambahan nutrien atau zat gizi dikarenakan penggunaan bahan tambahan pangan dan nutrifikasi sering kali bersifat krusial untuk mendapatkan karakteristik pangan yang baik. Nutrifikasi penting dipelajari dan dipahami mengingat animo masyarakat yang tinggi terhadap pangan yang bergizi, dan menyehatkan. 
Buku ini dapat digunakan oleh praktisi industri dan mahasiswa di bidang ilmu terkait dengan pangan, seperti teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, teknologi hasil perikanan, teknologi hasil ternak, gizi, dan agribisnis.

Read More
Cover Penelitian Tindakan Kelas (Edisi Revisi) Bumi Aksara
See Detail

Penelitian Tindakan Kelas (Edisi Revisi)

Suharsimi Arikunto; Suhardjono; Supardi


Price
Rp 50,150,-
Synopsis

PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah menjadi top-hits dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa. PTK ini penting dilakukan karena di dalam pelaksanaannya seorang peneliti telah menyusun sebuah rencana dengan menggunakan asas SMART. Selain itu, PTK ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas peneliti terhadap objek penelitiannya. 
Buku PTK ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya. Buku edisi revisi ini, terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research-CAR); Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Kegiatan Pengem- bangan Profesi Guru; dan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Actions Research) Beserta Sistematika Proposal dan Laporannya. Untuk memudahkan pembaca memahami setiap bagian di dalam buku ini, dilengkapi juga dengan pemberian contoh dan kerangka penyusunan proposal, serta laporan PTK yang sesuai dengan sistematikanya.

Read More
Cover Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi - Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi Bumi Aksara
See Detail

Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi - Perubah ...

Dr. TB. Massa Djafar


Price
Rp 56,100,-
Synopsis

KRISIS POLITIK &  PROPOSISI DEMOKRATISASI
Demokratisasi di Indonesia merupakan fenomena transformasi politik baru yang melibatkan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang memberi tekanan pada kapasitas dan kinerja sistem politik. Terutama soal pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, krisis ekonomi, dan kesenjangan sosial. Masalah ini setiap saat akan membuka jalan bagi terjadinya krisis politik, pada gilirannya mempercepat disintegrasi bangsa. 
Buku ini mengajak untuk mendiskusikan teori-teori yang lebih relevan untuk membedah fenomena dan kasus-kasus krusial dalam era demokrasi, serta kemungkinan pengulangan masalah krusial politik masa lalu. Pertanyaan mendasar yang cukup relevan untuk dipertanyakan, apakah demokratisasi yang berlangsung menuju ke arah demokrasi yang stabil dan maju atau sebagai bentuk demokrasi semu, quasi democracy ?
Pertanyaan ini diharapkan mengundang proposisi baru atau jawaban yang bernas melalui diskusi-diskusi atau pengayaan analisis, teori, sistensi baru tentang kepolitikan di Indonesia. Terutama studi Pembangunan Politik, Sistem Politik Indonesia, dan Analisis Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia.

Read More
Cover Hukum Perikatan Bumi Aksara
See Detail

Hukum Perikatan

Prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., SpN.


Price
Rp 45,900,-
Synopsis

Hukum Perikatan
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Kekuatan mengikat ini tidak bersumberkan dari kebebasan para pihak yang membuatnya, melainkan atas dasar ketentuan undang-undang (Pasal 1320 KUH Perdata). Ketentuan ini mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan kepatutan dalam masyarakat. Kedudukan seseorang sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban juga tidak hanya dikehendaki antarmereka, tetapi juga dapat ditentukan dari undang-undang itu sendiri dan dari akibat atas suatu perbuatan baik (halal) dan melanggar hukum. 
Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada para pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa juga melalui perantara pejabat umum (Notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak memberi nama atau tidak dari perikatan yang mereka buat. Ada juga undang-undang menyebut nama dari suatu masalah atau perkara. 
Untuk itu, buku ini menuntun mereka untuk menghindari masalah yang akan timbul dari kebebasan dalam membuat perjanjian. Bagi mahasiswa dan praktisi hukum, buku ini dapat mempermudah upaya mempertahankan hak klien karena kebebasan berkontrak.

Read More
Cover Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Bumi Aksara
See Detail

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

R. Wiyono, S.H.


Price
Rp 48,450,-
Synopsis

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi  muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Oleh karena itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pengayoman khusus dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap  anak berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.  Sebagai akibatnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya.
Buku ini berupa analisis yuridis dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meliputi pengertian, sistem peradilan pidana anak, instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak, keadilan restoratif, diversi, hukum acara peradilan anak, ketentuan pidana, dan sanksi. Tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan manfaat dalam upaya memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Read More
Cover Konsep Tindak Tutur Komunikasi Bumi Aksara
See Detail

Konsep Tindak Tutur Komunikasi

Wahyu Wibowo


Price
Rp 31,450,-
Synopsis

Konsep Tindak Tutur Komunikasi
Konsep Tindak Tutur Komunikasi terkait dengan Hakikat Bahasa, Paradigma Teoretis, dan Segi-segi Praksis Memahami Etos Wacana Kontemporer patut dipahami. Masih banyak di antara kita yang kebingungan memahami hakikat bahasa terkait dengan kemunculan pelbagai bentuk wacana komunikasi dewasa ini. Implikasinya, pengkajian wacana, misalnya, masih berputar-putar di sekitar teori dan metode yang itu-itu saja. Melalui konsep tindak tutur komunikasi, yang menggarisbawahi bagaimana memahami wacana secara lebih kritis dan etis, kebingungan itu akan dijawab di dalam buku ini. 
Ditulis melalui prinsip kontemporer aliran Filsafat Bahasa Biasa, buku ini wajib dibaca oleh dosen, mahasiswa, dan praktisi Ilmu Komunikasi, Ilmu Filsafat, Ilmu Sastra, Ilmu Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu-ilmu Sosial, yang percaya bahwa bahasa pada dasarnya merupakan tulang punggung kehidupan yang terkonteks pada suatu nilai hidup yang kita kenal baik.

Read More
Cover Hak Uji Materiil Bumi Aksara
See Detail

Hak Uji Materiil

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.


Price
Rp 79,050,-
Synopsis

Hak Uji Materiil
Hak Uji Materiil atau yang dikenal dengan istilah judicial review merupakan hak menguji yang dimiliki oleh kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di tingkat Mahkamah Agung. Konsep pengujian ini lahir sebagai bentuk konsekuensi dari prinsip check and balances antarorgan pelaksana kekuasaan negara. 
Bertitik tolak pada Pasal 24A ayat (1) UUD NKRI 1945 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materil, landasan konstitusional terhadap kewenangan atribusi Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya ketentuan tentang uji    materil ini juga dimuat dalam UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2009, kesemua pembahasan hak uji materil Mahkamah Agung di atas akan dikupas secara komprehensif mulai dari perkembangannya hingga prosedur beracaranya dalam buku Hak Uji Materil ini.
Kehadiran buku ini diharapkan dapat berguna tidak hanya sebagai pendamping mahasiswa fakultas hukum di bidang hukum acara tetapi juga bermanfaat bagi praktisi hukum dan para hakim agung dalam melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Read More