Books By Publisher Pt Citra Aditya Bakti


Categories

Publishers

Cover Perseroan Terbatas Paradigma Baru PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Perseroan Terbatas Paradigma Baru

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.


Price
Rp 90,000,-
Synopsis

Ketika kita mendiskusikan aspek-aspek penting tentang perseroan terbatas, khususnya yang berkenaan dengan teori dan praktek hukum, maka berbagai kaidah dan konsep pun bermunculan. Ternyata, dalam literatur-literatur hukum yang sudah ada, banyak dari aspek hukum perseroan tersebut yang hanya dibahas sekilas pandang dengan analisis yang berpijak pada konsep-konsep klasik. Padahal begitu banyak pranata hukum perseroan yang relatif modern yang tidak dapat hanya dianalisis secara konvensional. Karena itu, dalam buku ini, konsep-konsep penting dan krusial dari suatu perseroan terbatas dibahas secara komperensif dengan analisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum modern dalam suatu paradigma baru.

Konsep-konsep hukum seperti fiduciary duty dari direksi maupun komisaris, minority protection, likuidasi perusahaan yang konstitutif, tetapi tanpa merugikan stakeholders manapun adalah di antara tema yang dibahas dalam buku ini. Dan, karena pendekatannya yang modern dengan analisis yang bersendikan kepada teori maupun praktek, diharapkan buku ini akan berguna, baik bagi teoretisi hukum seperti dosen, peneliti dan mahasiswa, di samping bermanfaat juga bagi para praktisi seperti lawyer professional, notaris, konsultan hukum, inhouse lawyer dari perusahaan, dan bagi siapa saja yang menaruh minat di bidang hukum tentang perseroan terbatas ini.

Read More
Cover Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengama ...

Christhophorus Barutu, S.H., M.H.


Price
Rp 43,000,-
Synopsis

Lahirnya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang mengatur masalah-masalah perdagangan internasional sebagai kelanjutan dari GATT melahirkan harapan-harapan baru bagi negara-negara di dunia, sebagai organisasi yang diharapkan mampu mengakomodasi dan menciptakan suatu sistem perdagangan internasional yang fair dan dinamis untuk membangun tata dunia baru di bidang perdagangan internasional.

Tindakan dumping, subsidi, dan timbulnya lonjakan impor yang abnormal yang dapat merugikan suatu negara menjadi isu-isu strategis yang menjadi sorotan utama WTO. WTO memberikan tempat khusus berupa pengaturan mengenai antidumping, subsidi, dan tindakan pengamanan (safeguard) melalui serangkaian persetujuan/kesepakatan yang harus ditaati oleh negara-negara anggota agar tercipta keteraturan dalam kancah perdagangan internasional. Ketentuan antidumping, subsidi, dan tindakan pengamanan (safeguard) menjadi kebijakan pengamanan perdagangan yang merupakan aturan main untuk menciptakan sistem perdagangan yang kompetitif dan fair.

Mengingat begitu banyaknya kasus dumping, subsidi, dan pemberlakuan safeguard yang terjadi di seluruh dunia sejalan dengan dinamikanya perdagangan internasional, maka buku ini berupaya menjabarkan secara lugas bagaimana penerapan ketentuan antidumping, subsidi, dan tindakan pengamanan (safeguard) diberlakukan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang aktual yang pernah terjadi di dunia dalam perdagangan internasional untuk memberikan pemahaman yang konkret bagi para pembaca.

Buku ini diperkaya pula dari beberapa tulisan ilmiah penulis yang telah terbit dalam beberapa jurnal hukum ilmiah terakreditasi di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka di seluruh tanah air, yaitu Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dan Universitas Katolik Atmajaya (Unika) Jakarta.

Read More
Cover Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi

Yudi Kristiana


Price
Rp 25,500,-
Synopsis

Independesi kejaksaan dalam penyelesaian kasus korupsi di Indonesia memegang peranan penting sebagai penuntut umum. Karena itu, peran kejaksaan sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di ranah pengadilan. Namun, peran jaksa tersebut sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab sulitnya memberantas korupsi di Indonesia.

Selain itu, kurangnya independensi dari aparat penegak hukum khususnya kejaksaan semakin memperkeruh suasana. Buktinya sudah banyak jaksa yang terlibat dalam kasus korupsi, sebagian berkilah karena mereka hanya mendapatkan upah yang kecil sementara beban tanggung jawab yang diemban sedemikian berat sehingga hal-hal tersebut timbul sebagai alasan klasik lemahnya kejaksaan dalam proses pemeberantasan korupsi.

Istilah jaksa sendiri sudah dikenal sejak zaman Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk (1350?1390) dikenal sebagai Dhyaksa dan Adhyaksa yang diberi tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah pimpinan Gadjah Mada. Selepas era Majapahit, tepatnya ketika era kolonial Belanda, badan-badan peradilan yang lebih modern mulai muncul dengan dikeluarkannya RO S-1847-23, yang wilayahnya meliputi Jawa dan Madura.

Kedudukan jaksa dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum yang dijelaskan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Jaksa diberikan tugas sebagai penuntut umum dan penyidik. Jaksa sebagai penuntut umum dapat dilihat di dalam Pasal 1  No. 5 Tahun 1991, yaitu jaksa sebagai penuntut dan untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang wewenangnya telah diberikan oleh undang-undang.

Selain itu, ada pula jaksa sebagai penyelidik dan penyidik. Jaksa sebagai penyelidik adalah untuk menemukan barang bukti atau kejadian yang berkenaan dengan suatu tindak pidana, yang daripadanya jika ditemukan unsur-unsur tersebut jaksa dapat memutuskan ke tingkat penyidikan, di tingkat penyidikan jaksa akan bertugas untuk memperdalam fakta-fakta dan barang bukti awal yang sudah ditemukan pada saat penyelidikan terhadap suatu kasus pidana.

Perkembangan jaksa dalam menyidik tindak pidana korupsi harus dilihat dari awal republik ini berdiri. Di sana terdapat pe militer KASAD yang menyebutkan bahwa pemilikan harta benda dilakukan oleh tiga orang staf militer atau yang ditunjuk selanjutnya hasil temuan akan diserahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti, dan dengan demikian kejaksaan juga telah memiliki wewenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Peranan undang-undang mempengaruhi independensi kejaksaan dari tindak pidana korupsi karena undang-undang adalah produk dari politik. Suatu kebijakan politik tentu akan mempengaruhi produk hukum itu sendiri, apakah suatu rezim itu berniat untuk memberantas korupsi. Selain kebijakan politik, ada juga faktor sosiologis dan politik dalam independesi kejaksaan  karena tidak dapat dipungkiri dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri seorang jaksa dapat mengalami tekanan sosiologis, baik dari masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

Masyarakat kini mendambakan kejaksaan yang independen, bebas dari pengaruh-pengaruh politik pada khususnya sehingga kejaksaan diharapkan mampu bekerja secara optimal dalam usaha penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang saat ini marak terjadi, dari pemerintahan pusat, parlemen, hingga pemerintahan di daerah.

Read More
Cover Hukum Tentang Merger: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Hukum Tentang Merger: Berdasarkan Undang-Undang No ...

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.


Price
Rp 49,000,-
Synopsis

Merger perusahaan merupakan "Cinderella" dalam hukum bisnis. Karena itu, tidak sempurna pengetahuan hukum bisnis seseorang, khususnya yang berkaitan dengan Corporate Law sebelum mengetahui bagaimana aspek hukum tentang merger perusahaan.

Di samping itu, mesti diakui pula bahwa terdapat beberapa kesulitan untuk dapat memahami hukum tentang merger ini, seperti peraturannya yang bersebaran di mana-mana, praktik hukum merger yang bergerak terlalu jauh dan terlalu complicated untuk dapat diatur dengan suatu peraturan, dan hakikat dari pengaturan dan praktik hukum tentang merger yang sangat cross-sectoral oriented.

Buku ini berusaha secara gamblang membahas berbagai paradigma hukum tentang merger dari segi teori dan praktik sekaligus sehingga sangat bermanfaat, baik bagi kalangan akademisi, seperti dosen, mahasiswa, maupun bagi kalangan praktisi, seperti konsultan hukum, pengacara, biro hukum perusahaan, direktur, atau personil perusahaan yang mungkin sekali terlibat dalam masalah merger perusahaan, di samping juga berguna bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang merger ini.

Read More
Cover Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dala ...

Dr. Abdul Rasyid Thalib, S.H., M.Hum.


Price
Rp 91,000,-
Synopsis

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Keberadaan MK dirasa sangat penting dan strategis karena MK berupaya mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati keberadaannya. Selain itu, MK mempunyai dasar legitimasi, juga memiliki landasan yang kuat dan sangat dibutuhkan dalam sistem ketatanegaraan.

Pada dasarnya dalam proses pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari kajian pemikiran dari segi politis-sosiologis, yuridis dan filosofis, serta historis. Dilihat dari aspek kelembagaannya, Mahkamah Konstutusi berbeda dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi di samping sebagai “lembaga negara”, juga sebagai “lembaga UUD 1945”. Sebagai lembaga negara, artinya lembaga yang harus dimiliki oleh setiap negara agar negara tersebut disebut negara demokratis dan negara hukum. Sedangkan sebagai “Lembaga UUD 1945”, artinya Mahkamah Konstitusi sebagai komponen konstitusi yang harus dimasukkan ke dalam setiap UUD dalam suatu negara karena merupakan tiang atau penyangga utama dari suatu yang namanya UUD.

Dalam wacana pembahasan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus memperhatikan tentang bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana landasan Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945, serta apa saja yang menjadi wewenangnya. Adapun wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa antara lembaga negara. Tugas dan wewenangnya ini perlu dikaji melalui pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Materi dalam buku ini yang juga digagas dari hasil penelitian, dibahas dengan detail bagaimana legitimasi teori konstitusi atas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoretis dan yuridis kewenangan MK, termasuk di dalamnya perbandingan wewenang menguji dan lembaga yang melakukan pengujian di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Jerman, dan Korea Selatan. Dibahas pula kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Hal ini semua memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wewenang MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Read More
Cover Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Im ...

Rachmadi Usman, S.H., M.H.


Price
Rp 86,500,-
Synopsis

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, tetapi menggunakan istilah "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "bank berdasarkan prinsip syariah", "bank syariah", atau "perbankan syariah" yang dapat dipraktikkan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi sistem islamic windows bagi bank umum konvensional. Sebaliknya, bagi bank umum syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya bank umum konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensionalnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Read More
Cover Budi Daya Perairan Buku Kedua PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Budi Daya Perairan Buku Kedua

M. Ghufran H. Kordi K.


Price
Rp 69,000,-
Synopsis

Perairan Indonesia sangat luas, terdiri dari lautan dan perairan umum (air tawar).  Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki oleh perairan tersebut, baik untuk kegiatan penangkapan (capture) maupun budi daya (culture) mencapai 65 juta ton per tahun.  Dari potensi 65 juta ton tersebut 57,7 juta ton merupakan potensi perikanan budi daya atau akuakultur.  

Usaha budi daya menjadi andalan produksi perikanan Indonesia di masa depan, karena produksi perikanan dari hasil tangkapan dibatasi aturan untuk menangkap ikan secara lestari (sustainable). Potensi perikanan laut Indonesia yang dapat ditangkap secara lestari (maximum sustainable yield) adalah 6,4 juta ton yang telah ditangkap sebanyak 4,1 juta ton atau telah mencapai 63 %.  Sedangkan potensi perikanan perairan umum mencapai 0,9 juta ton dan telah ditangkap sebanyak 0,5 juta ton atau sekitar 55 %. Karenanya peningkatan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor tidak bisa lagi dilakukan secara besar-besaran pada usaha penangkapan. 

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat, maka peningkatan produksi mau tidak mau harus dilakukan. Tahun 2015 tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 30 kg/orang/tahun.  Jika tingkat konsumsi ikan mencapai 40 kg/orang/tahun, maka bila seperempatnya saja penduduk Indonesia merupakan konsumen ikan aktif, berarti dibutuhkan jumlah ikan yang sangat besar. Bila produksi perikanan Indonesia, terutama melalui usaha budi daya tidak dapat ditingkatkan, maka Indonesia menjadi salah satu pasar potensial bagi negara-negara tetangga, karena hasil-hasil perikanan merupakan produk yang diperdagangkan secara bebas.

Budi daya perairan atau akuakultur (aquaculture) di Indonesia telah berkembang cukup lama, bahkan dalam catatan sejarah sejak zaman majapahit.  Namun, saat ini teknologi budi daya perairan Indonesia tertinggal jauh dari beberapa negara tetangga di ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Fakta ini sangat ironis bahkan memalukan.  

Beberapa faktor diidentifikasi sebagai penyebab kurang berkembangnya usaha perikanan budi daya di negeri ini. Salah satunya adalah teknologi budi daya kurang tersosialisasi ke masyarakat pengguna. Hasil-hasil temuan dari lembaga penelitian dan Peguruan Tinggi umumnya hanya menjadi “penghuni” perpustakaan.  Para pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses temuan-temuan penting yang bisa diterapkan.  

Tapi persoalan tersebut tidak hanya dialami oleh pihak-pihak yang dikenal sebagai praktisi (petani ikan, konsultan teknis, penyuluh, fasilitator, dan pengusaha).  Para mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu perikanan pun mengalami kesulitan yang sama dalam mendapatkan bahan-bahan yang terkait dengan studi mereka, baik buku teks (textbook) maupun buku bacaan (reading book) atau rujukan. Buku-buku yang tersedia umumnya ditulis dalam bahasa asing (terutama bahasa Inggris) dan umumnya menggambarkan atau mengambil contoh-contoh kondisi wilayah subtropis yang berbeda dengan kondisi wilayah Indonesia yang tropis.

Melihat kenyataan itu, penulis mencoba menulis buku Budi Daya Perairan ini.  Buku ini mengambil contoh-contoh kasus di Indonesia sehingga memudahkan aplikasi bagi kalangan akademisi (terutama praktik lapangan dan penelitian untuk tugas akhir bagi mahasiswa) dan praktisi di Indonesia. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu Perikanan dan Biologi, terutama mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Dasar-Dasar Budi daya Perairan, Budi daya Perairan Lanjutan, Hama dan Penyakit Ikan, Pengelolaan Kualitas Air, Breeding dan Reproduksi, Manajemen Hatchery dan Engineering Aquaculture.  Namun demikian, buku ini juga dapat digunakan oleh praktisi maupun pembaca umum lainnya.

Read More
Cover Beasiswa Kuliah di Amerika Serikat PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Beasiswa Kuliah di Amerika Serikat

Dr. Taufik


Price
Rp 28,000,-
Synopsis

Buku ini ditulis dengan harapan untuk memadukan kedua momentum: prestasi pelajar-pelajar Indonesia dan tersedianya banyak beasiswa untuk kuliah di Amerika Serikat. Hadirnya buku ini, semoga dapat menjadi katalisir proses perpaduan tersebut, dengan cara membantu memberikan informasi-informasi yang menurut perkiraan penulis masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat luas Indonesia, khususnya mereka-mereka yang berkecimpung di sektor akademis, industri, ataupun pemerintahan.

Harapan lain dari penulis adalah kehadiran buku ini dapat pula sedikit banyaknya memberikan angin segar atas banyaknya pandangan negatif masyarakat Indonesia saat ini terhadap negara Amerika Serikat, yang sayangnya banyak dikeruhi oleh kebijakan-kebijakan politik luar negeri pemerintah Amerika Serikat.

Read More
Cover Aspek Hukum Periklanan: Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Aspek Hukum Periklanan: Dalam Perspektif Perlindun ...

Taufik H. Simatupang


Price
Rp 22,800,-
Synopsis

Kecenderungan masyarakat konsumtif merupakan lahan sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha untuk memasarkan sebanyak-banyaknya produk barang dan/atau jasa. Salah satu alat yang sering digunakan adalah iklan atau promosi. Dalam perkembangannya iklan/periklanan tidak jarang telah melampaui batas-batas logika dan rasio, sehingga aspek psikologis konsumenlah yang menjadi target produsen dalam memasarkan produknya. Kecenderungan apa yang dijanjikan dalam promosi iklan tidak sesuai dengan kenyataan telah menjadi pemandangan seharihari, sehingga konsumen dirugikan oleh rendahnya mutu/kualitas produk.

Betapapun, dampak dari perdagangan bebas berimplikasi positif terhadap timbulnya persaingan usaha dengan dimanjakannya konsumen dalam pilihan jenis, mutu/kualitas dan harga produk yang bersaing di pasar, tetapi implikasi negatif dari arus informasi yang ditentukan mekanisme hukum pasar sangat rentan bagi masyarakat negara berkembang. Faktorfaktor emosional, irrasional dan nilai prestise dalam struktur sosial masyarakat, yang sering menjadi sentimen-sentimen konsumen menjadi lahan subur bagi pelaku usaha. Intervensi negara untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, sebagai bentuk reaksi terhadap teori mekanisme pasar, menjadi hal yang penting guna terciptanya transaksi perdagangan yang tidak merugikan konsumen.

Read More
Cover Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis d ...

Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum


Price
Rp 63,500,-
Synopsis

Profesi dokter merupakan profesi yang selalu mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Bukan hanya ia sebagai dokter yang berperan dalam upaya kesembuhan seorang pasien berdasarkan keilmuannya, melainkan juga sebagai pribadi yang memberi layanan personal kepada para pasiennya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, hubungan dokter dengan pasien semakin mendapat perhatian khusus. Kini segala tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasiennya harus mendapat persetujuan dari pasien, setelah sebelumnya pasien mendapat penjelasan yang cukup memadai tentang segala seluk-beluk penyakit dan upaya tindakan mediknya, termasuk dengan risiko-risikonya.

Hubungan antara dokter dan pasien bukan tidak mungkin menimbulkan berbagai konflik?terjadi ketidakharmonisan antara keduanya?sehingga menimbulkan berbagai persengketaan. Hal inilah yang kemudian mengharuskan, baik dokter maupun pasien mengerti akan hak dan kewajibannya.

Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan disebut dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik ini dimulai sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan atau tersirat dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan, seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya.

Buku yang digagas berdasarkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat luas berkenaan dengan hubungan antara dokter dan pasien. Pembahasan yang cermat mengenai profesi dokter, rumah sakit, bagaimana transaksi terapeutik antara dokter dan pasien termasuk hak dan kewajiban antara dokter dan pasien menjadikan para pembaca buku ini mengerti secara mendalam akan dunia medis. Hal penting lainnya yang dibahas dalam buku ini, dan yang selama ini menjadi bahan perbincangan masyarakat adalah mengenai kelalaian medis, malpraktik, dan sengketa medis, serta pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis di rumah sakit. Kajian materi yang komprehensif ini, menjadikan buku ini layak menjadi bahan referensi bagi para dokter, masyarakat umum yang pastinya tidak lepas dari dunia kesahatan, mahasiswa, para dosen, serta bagi Anda yang bergelut di dunia hukum.

Read More
Cover Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Praktik PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Tanggung Jawab Sosial Bank Islami Teori dan Prakti ...

Ifan Noor Adham, S.H., M.H.


Price
Rp 25,500,-
Synopsis

Tanggung jawab sosial atau Social Corporate Responsibility (CSR) merupakan suatu ajaran yang menghendaki perusahaan sebagai elemen masyarakat memerhatikan keperluan-keperluan masyarakat di sekitarnya. Secara umum tidak ada perbedaan konsep antara tanggung jawab sosial perusahaan konvensional dan tanggung jawab sosial perusahaan Islami. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan adanya suatu upaya untuk mengimplementasi tujuan hukum Islam maka apabila ditelusuri lebih jauh, tampak bahwa konsep asli tanggung jawab sosial perusahaan konvensional berbeda dengan konsep asli tanggung jawab sosial perusahaan Islami.
Secara khusus tanggung jawab sosial perusahaan Islami memiliki perhatian lebih karena adanya upaya dalam mengimplementasikan tujuan hukum Islam dan dalam hal ini dapat dipersempit ke dalam tanggung jawab sosial perusahaan bank Islami karena perkembangan lembaga keuangan Islami yang secara umum terbilang pesat. Sejak kehadirannya pada dekade 1970-an, sikap masyarakat keuangan internasional terhadap lembaga keuangan ini terus berkembang.
Pada dasarnya konsep tanggung jawab sosial bank Islami adalah sesuai dengan sistem ekonomi Islam, yaitu suatu sistem yang meliputi kumpulan dasar umum ekonomi yang bersifat bidimensional atau meliputi segi-segi ketuhanan dan kemanusiaan, adil, individual dan sosial, komprehensif, serta dinamik. Sistem ekonomi Islam pun terdiri atas filsafat, nilai-nilai dasar, dan nilai-nilai instrumental.
Sistem ekonomi Islam di sektor perbankan berarti pula sebagai pengoperasian bank Islami. Sebagai inti dari bank Islami adalah bagaimana bank ini dapat beroprasi tanpa riba. Dengan demikian, dapat diuraikan bahwa prinsip-prinsip transaksi bank Islami yang juga adalah prinsip-prinsip umum transaksi hukum Islam dari produk-produk bank Islami itu sendiri.
Secara garis besar prinsip-prinsip transaksi bank Islami terdiri atas:
(1)    Tabarru’ atau kebaikan, yaitu prinsip transaksi bank Islami yang tidak berorientasi pada keuntungan. Namun, pengenaan biaya untuk sekadar menutupi biaya operasional adalah mungkin.
(2)    Tijarah atau perdagangan.
Guna menajamkan pada aspek tanggung jawab sosial bank Islami atas prinsip-prinsip transaksi bank Islami, maka dapat ditekankan pada praktik-praktik:
(1)    Usaha bagi hasil;
(2)    Pinjaman-pinjaman bebas bunga;
(3)    Bantuan bagi komunitas Muslim di sekitarnya dalam bentuk sumbangan pembangunan proyek-proyek sosial.
Sebagai contoh implementasi tanggung jawab sosial bank Islami adalah pengalaman dari LOS ANGELES RELIABLE INVESTMENT BANKERS ASSOCIATE AMERICAN FINANCE HOUSE (LARIBA AFH) Pasadena, Amerika Serikat, yang melakukan praktik usaha berbagi hasil dan bantuan bagi komunitas Muslim di sekitarnya dalam bentuk sumbangan pembangunan proyek-proyek sosial yang dilakukannya. Serta pengalaman AL BARAKA INTERNATIONAL BANK LIMITED, London, Inggris, yang melakukan praktik usaha berbasis bagi hasil.
Sebagai penutup terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kesenjangan antara teori dan praktik, yaitu:
(1)    Undang-undang;
(2)    Penegak hukum;
(3)    Fasilitas;
(4)    Masyarakat;
(5)    Kebudayaan.
Namun, dari lima faktor yang memengaruhi kesenjangan antara teori dan praktik, yang menunjukkan bahwa inti masalah terletak pada faktor masyarakat dan kebudayaan. Sementara menurut Roscoe Pound yang menjadi kelemahan adalah kebudayaan.

Read More
Cover Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jak ...

Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.


Price
Rp 70,000,-
Synopsis

Nobile Officium (profesi mulia) demikian julukan yang diberikan kepada profesi hukum. Julukan tersebut membawa konsekuensi yang mendalam bagi tanggung jawab profesi ini dari segi etika dan hukum. Jika diteropong terhadap teori dan praktek hukum dari kacamata etika profesi hukum, banyak persoalan yang belum begitu tuntas terpecahkan, di samping banyak juga yang masih kontroversial. Khususnya bagi sistem hukum dan moral dari profesi ini yang terjadi di Indonesia, sebagian besar bidang ini bahkan masih belum terjamah sama sekali dan kisi-kisinya dibiarkan terbengkalai begitu saja. Memang sungguh sangat disayangkan.

Buku ini mencoba membahas secara komprehensif berbagai masalah yang berkenaan dengan etika profesi hukum, tanggung jawab moral dan malpraktek dari profesi ini, khususnya bagi profesi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator dan pengurus kepailitan.

Read More
Cover Hukum dan Advokasi Konsumen PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Hukum dan Advokasi Konsumen

Sudaryatmo, S.H.


Price
Rp 34,000,-
Synopsis

Dalam buku ini dibahas kondisi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan (bank dan asuransi) dan perumahan. Dua komoditas ini dipilih, karena berdasarkan data Bidang Pengaduan Konsumen di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam lima tahun terakhir, selalu masuk tiga besar komoditas yang paling banyak diadukan konsumen ke YLKI.

Aneka ragam masalah yang diadukan konsumen jasa keuangan dan perumahan ke YLKI. Salah satu masalah yang dibahas dalam buku ini adalah keberadaan unfair contract  term. Yaitu kontrak yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, yang isinya berat sebelah, tidak adil dan sangat merugikan konsumen.

Untuk mengetahui kondisi perlindungan konsumen suatu negara, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melihat/membandingkan dengan negara lain. Dalam buku ini di bahas situasi/kondisi  perlindungan konsumen di Malaysia.

Salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan konsumen adalah aspek regulasi. Dari berbagai isu yang di bahas dalam buku ini, minimnya regulasi perlindungan konsumen menjadi tantangan dalam upaya perlindungan konsumen. Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen menjadi sebuah kebutuhan. Untuk itu,  dalam buku ini juga dilampirkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Buku ini tidak hanya penting dan  layak dibaca oleh mahasisw yang sedang belajar ilmu hukum dan ekonomi, tetapi juga bagi siapa saja yang berkecimpung di dunia perdagangan, agar dalam menjalankan usahanya tidak terkena masalah hukum dalam berhubungan dengan konsumen.*** 

Read More
Cover Budi Daya Perairan Buku Kesatu PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Budi Daya Perairan Buku Kesatu

M. Ghufran H. Kordi K.


Price
Rp 60,000,-
Synopsis

Perairan Indonesia sangat luas, terdiri dari lautan dan perairan umum (air tawar).  Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki oleh perairan tersebut, baik untuk kegiatan penangkapan (capture) maupun budi daya (culture) mencapai 65 juta ton per tahun.  Dari potensi 65 juta ton tersebut 57,7 juta ton merupakan potensi perikanan budi daya atau akuakultur.  

Usaha budi daya menjadi andalan produksi perikanan Indonesia di masa depan, karena produksi perikanan dari hasil tangkapan dibatasi aturan untuk menangkap ikan secara lestari (sustainable). Potensi perikanan laut Indonesia yang dapat ditangkap secara lestari (maximum sustainable yield) adalah 6,4 juta ton yang telah ditangkap sebanyak 4,1 juta ton atau telah mencapai 63 %.  Sedangkan potensi perikanan perairan umum mencapai 0,9 juta ton dan telah ditangkap sebanyak 0,5 juta ton atau sekitar 55 %. Karenanya peningkatan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor tidak bisa lagi dilakukan secara besar-besaran pada usaha penangkapan. 

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat, maka peningkatan produksi mau tidak mau harus dilakukan. Tahun 2015 tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai 30 kg/orang/tahun.  Jika tingkat konsumsi ikan mencapai 40 kg/orang/tahun, maka bila seperempatnya saja penduduk Indonesia merupakan konsumen ikan aktif, berarti dibutuhkan jumlah ikan yang sangat besar. Bila produksi perikanan Indonesia, terutama melalui usaha budi daya tidak dapat ditingkatkan, maka Indonesia menjadi salah satu pasar potensial bagi negara-negara tetangga, karena hasil-hasil perikanan merupakan produk yang diperdagangkan secara bebas.

Budi daya perairan atau akuakultur (aquaculture) di Indonesia telah berkembang cukup lama, bahkan dalam catatan sejarah sejak zaman majapahit.  Namun, saat ini teknologi budi daya perairan Indonesia tertinggal jauh dari beberapa negara tetangga di ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Fakta ini sangat ironis bahkan memalukan.  

Beberapa faktor diidentifikasi sebagai penyebab kurang berkembangnya usaha perikanan budi daya di negeri ini. Salah satunya adalah teknologi budi daya kurang tersosialisasi ke masyarakat pengguna. Hasil-hasil temuan dari lembaga penelitian dan Peguruan Tinggi umumnya hanya menjadi “penghuni” perpustakaan.  Para pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses temuan-temuan penting yang bisa diterapkan.  

Tapi persoalan tersebut tidak hanya dialami oleh pihak-pihak yang dikenal sebagai praktisi (petani ikan, konsultan teknis, penyuluh, fasilitator, dan pengusaha).  Para mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu perikanan pun mengalami kesulitan yang sama dalam mendapatkan bahan-bahan yang terkait dengan studi mereka, baik buku teks (textbook) maupun buku bacaan (reading book) atau rujukan. Buku-buku yang tersedia umumnya ditulis dalam bahasa asing (terutama bahasa Inggris) dan umumnya menggambarkan atau mengambil contoh-contoh kondisi wilayah subtropis yang berbeda dengan kondisi wilayah Indonesia yang tropis.

Melihat kenyataan itu, penulis mencoba menulis buku Budi Daya Perairan ini.  Buku ini mengambil contoh-contoh kasus di Indonesia sehingga memudahkan aplikasi bagi kalangan akademisi (terutama praktik lapangan dan penelitian untuk tugas akhir bagi mahasiswa) dan praktisi di Indonesia. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa yang belajar ilmu-ilmu Perikanan dan Biologi, terutama mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Dasar-Dasar Budi daya Perairan, Budi daya Perairan Lanjutan, Hama dan Penyakit Ikan, Pengelolaan Kualitas Air, Breeding dan Reproduksi, Manajemen Hatchery dan Engineering Aquaculture.  Namun demikian, buku ini juga dapat digunakan oleh praktisi maupun pembaca umum lainnya.

Read More
Cover Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil) PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Neni Sri Imaniyati


Price
Rp 39,000,-
Synopsis

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang dioperasionalkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal inilah yang menjadikan BMT memiliki peran dan fungsi strategis di tengah sistem keuangan konvensional. Saat ini keberadaan BMT telah begitu diterima oleh masyarakat terutama bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal inilah yang kemudian menjadi alasan penting mengapa kajian tentang BMT sangat diperlukan sehingga pengelolaan BMT dapat dilakukan secara profesional.

Kajian dalam buku ini pada dasarnya membidik BMT dari sisi aspek-aspek hukum BMT yang diawali dengan pembahasan mengenai ekonomi syariah. Hal ini dirasa penting karena mengingat BMT pada dasarnya melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun materi yang dibahas berkenaan dengan ekonomi syariah, antara lain, hukum ekonomi syariah; perkembangan lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya mengenai perbankan syariah; asuransi syariah; reksadana syariah; dan pegadaian syariah.

BMT sebagai sebuah lembaga yang bertujuan membantu pengusaha kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan bisnisnya tentu saja harus memperhatikan aspek-aspeh hukum yang menjadi rujukan dalam menjalankan roda operasionalisasinya. Berkaitan dengan pengelolaan BMT, hal utama yang harus diperhatikan adalah mengenai status badan hukum BMT. Hal ini disebabkan status badan hukum akan berkaitan dengan modal, tata cara pendirian, struktur organisasi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab, hingga pembinaan dan pengawasan. BMT dalam proses operasionalnya tentu saja harus dikelola berdasarkan peraturan-peraturan sehingga layanan terhadap masyarakat bisa transparan dan akuntabel.

Dalam buku ini pun selain dibahas problematika pengelolaan BMT, juga dibahas dengan detail mengenai pengelolaan BMT dilihat dari aspek hukum, antara lain, sejarah dan karakteristik MBT; status hukum; struktur organisasi; dan syarat pendirian MBT, termasuk perbandingan antara BMT dengan koperasi dan firma/CV. Sebagai penyempurna bahasan, dibahas pula mengenai asas-asas hukum dan tanggung jawab BMT serta pengaturan BMT masa kini dan masa yang akan datang.

Read More
Cover Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi): Dilengkapi dengan Merger Perusahaan Publik di Singapura, Sistematika Legal Due Diligence, Komite Audit, dan Peraturan Merger Perusahaan Publik PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korpo ...

Cornelius Simanjuntak, S.H., M.H.; Natalie Mulia, S.H., M.Kn.


Price
Rp 48,000,-
Synopsis

Buku yang disusun penulis ini membahas segala hal yang terkait dengan merger perusahaan publik (emiten atau perusahaan tercatat) khususnya dari perspektif hukum korporasi. Sekalipun pasar modal Indonesia bukan "infant" lagi, namun penulis merasa "masih relevan" untuk sedikit mengulas mengenai konteks perusahaan publik dan merger menurut sistem hukum Singapura, di mana pemilihan Singapura dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain: Singapura adalah negara tetangga yang maju perekonomiannya dan yang menerapkan sistem common law, dan kuantitas serta kualitas investasi langsung dan portofolio perusahaan-perusahaan Singapura dalam dunia usaha Indonesia yang sangat signifikan.

Salah satu bagian dari buku ini juga memuat tentang sistematika penyusunan suatu laporan uji tuntas (legal due diligence) yang disertai dengan komentar penulis yang tujuannya semata-mata membagi (sharing) pengalaman penulis dalam melakukan uji tuntas dan penyusunan laporan uji tuntas, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistematika laporan uji tuntas dalam buku ini merupakan sesuatu yang sempurna dan tanpa cela. Substansi dari suatu laporan uji tuntas tidak lekang oleh waktu, tetapi prinsip mendasar yang lekang sepanjang waktu adalah penyingkapan menyeluruh (full disclosure) dari suatu uji tuntas termasuk laporan legal due diligence.

Read More
Cover Legal Audit Operasional Bank PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Legal Audit Operasional Bank

H.R. Daeng Naja, S.H., M.H., M.Kn.


Price
Rp 43,500,-
Synopsis

Pelanggaran hukum perbankan dalam praktik perbankan merupakan salah satu faktor terhadap kemelut krisis perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penulisan Legal Audit Operasional Bank ini adalah untuk mengamankan aset bank dari segala risiko yang mungkin timbul. Karena itu, diperlukan pemahaman tentang esensi diadakannya suatu aturan. Saat ini legal audit sudah banyak digunakan dalam operasional perbankan walaupun mungkin sebagian besar masih saja dalam bentuk check point, yang tentu hasilnya belum optimal.

Read More
Cover Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: B ...

Dr. Edi Yunara, S.H., M.H.


Price
Rp 46,000,-
Synopsis

Kehadiran buku ini sebagai koreksi dan revisi yang terdapat dalam buku penulis terdahulu sehingga memberikan penyampaian dan materi yang lebih sempurna dan lebih lengkap mengenai korupsi dari uraian yang terdapat dalam edisi pertama tersebut. Selain itu, ditambah dengan datadata mengenai perkembangan korupsi yang lebih "up to date" sehingga lebih memberikan informasi-informasi terkini yang mendalam dan berguna bagi pembaca sekalian.

Kehadiran buku ini sebagai upaya penyempurnaan dari buku terdahulu yang tidak terlepas dari kritik dan saran yang disampaikan oleh rekanrekan penulis, baik itu yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi hukum/ advokat, hakim, maupun jaksa/jaksa tipikor. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan saran dan kritik tersebut.

Read More
Cover Antropologi Budaya PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Antropologi Budaya

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.


Price
Rp 36,000,-
Synopsis

Antropologi Budaya merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu sosial, yang berupaya untuk memberi jawaban atas berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan manusia dalam posisi atau kedudukannya sebagai makhluk sosial. Jawaban yang diberikan tersebut menguraikan seluk-beluk realitas fundamental tentang manusia yang dikonstruksikan sebagai intersubjektivitas atau ketentuan dunia nyata, yang merupakan dasar kebudayaan manusia.

Garis besar pembahasan yang disajikan dalam buku ini dibatasi pada tiga kajian utama, yang dieksposisikan dalam beberapa bab. Pertama, orientasi umum tentang Antropologi Budaya yang tergambar dalam teori-teori yang terdapat dalam dunia Antropologi, baik berupa konsep dasar, metode-metode yang khas, hubungannya dengan ilmu lain, sejarah dan manfaat pengkajian, maupun berbagai permasalahan yang terkait dengan penerapannya.

Kedua, gejala-gejala elementer atau esensial yang diamati dalam Antropologi Budaya, semisal evolusi manusia dan kebudayaannya, organisasi atau kehidupan kolektif dalam struktur masyarakat yang kemudian melahirkan pranata sosial, penelitian kepribadian, norma atau hukum, serta adat istiadat dalam budaya tertentu. Di mana hal tersebut dikaji dengan memanfaatkan pendekatan hukum serta psikologi dalam penelitian kepribadian manusia.

Terakhir, merupakan kajian yang tidak kalah penting adalah mengenai perubahan kepribadian masyarakat dan budayanya. Karena pada dasarnya perubahan kebudayaan atau culture change selalu dapat terjadi, meskipun masa  perubahan tersebut memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa ribuan tahun. Sumber penyebab perubahan tersebut bisa berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, bisa pula berasal dari luar masyarakat yang bersangkutan. Secara umum, hal yang memengaruhi proses perubahan kebudayaan tersebut ada empat, yaitu discovery, invention, evolusi, dan difusi. Namun, pada era teknologi informasi seperti saat ini, telah banyak ditemukan perubahan budaya yang terjadi dalam masa yang relatif cepat. Hal ini biasanya karena ditemukan atau dikenalkannya teknologi baru yang semakin canggih yang dapat memicu proses perubahan kebudayaan.

Semua uraian dalam buku ini merupakan kajian yang sangat penting, mengingat kita--sebagai manusia abad ini--akan terus dan harus mengalami proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini, atau yang lebih kita kenal dengan istilah modernisasi. Sementara modernisasi sendiri pasti akan selalu terkait dengan Antropologi, karena di dalamnya terdapat berbagai kajian yang memengaruhi manusia modern, seperti asal-usul, adat istiadat, norma dan hukum, kepercayaan pada masa lampau, dan sebagainya. Pemahaman atas berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan terus mengalami perubahan tersebut, tentu saja akan memiliki manfaat yang besar bagi manusia modern yang hidup di zaman ini.

Adapun informasi atau pembahasan yang disajikan dalam buku ini, pertama-tama dimaksudkan bagi mahasiswa dalam melengkapi referensi mata kuliah Pengantar Antropologi Budaya atau mata kuliah lainnya yang diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman tentang kemanfaatan kajian Antropologi terhadap hukum.

Selain itu, buku ini juga sangat bermanfaat bagi mereka yang berminat dan/atau memiliki keterkaitan dengan bidang studi ini. Misalnya, para petugas yang berurusan dengan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan kualitas kemanusiaan, semisal bimbingan masyarakat (BIMAS) atau keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBNAS), yang notabene memiliki tugas pokok dalam menjamin kondisi keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum di masyarakat.

Buku yang membahas kebudayaan serta kaitannya dengan hukum ini, akan memberikan gambaran yang jelas dan mampu membekali para pembacanya mengenai fungsi dan peranan hukum yang dikaji berdasarkan pendekatan Antropologi. Selanjutnya, pembaca akan menyadari betapa pentingnya mengetahui dan memahami budaya masyarakat dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara.

Read More
Cover Merentang Waktu, Merawat Cinta: Seri Tulips 1 PT Citra Aditya Bakti
See Detail

Merentang Waktu, Merawat Cinta: Seri Tulips 1

Ester Lianawati


Price
Rp 34,500,-
Synopsis

Seri Tulisan Psikolog (Seri Tulips). Seri Tulips pertama bertutur tentang psikologi positif dan relasi personal. Seri Tulips yang kedua merupakan kumpulan tulisannya mengenai psikologi perempuan, khususnya tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan. Tujuan Ester menulis buku ini adalah menyebarluaskan pengetahuan psikologi positif dan psikologi perempuan berikut ulasannya tentang hal gender dan kekerasan pada perempuan untuk khalayak lebih luas . Ia ingin psikologi membumi dan tepat guna untuk mengurai persoalan hidup yang biasa kita alami.

Read More