Books By Category Hukum


Categories

Publishers

Cover Kumpulan Catatan Hukum Bhuana Ilmu Populer
See Detail

Kumpulan Catatan Hukum

DR. Reda Manthovani., SH, LLM


Price
Rp 40,000,-
Synopsis

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Republik Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Rumusan ini dilandasi karena kehidupan setiap individu manusia takkan pernah lepas dari keterikatan hukum, untuk mentertibkan kehidupan yang bernorma harmonis dan sejahtera.

Hukum dan masyarakat merupakan hal yang sulit dipisahkan. Kedua hal tersebut bagaikan berada dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keberadaan hukum tanpa adanya masyarakat tidaklah berguna, begitu pula sebaliknya, keberadaan masyarakat tanpa adanya hukum dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang beragam tentu menimbulkan munculnya kepentingan-kepentingan dan peristiwa-peristiwa hukum yang beragam pula. Buku Catatan Hukum mencatat beberapa peristiwa hukum seperti:Catatan Tentang Korupsi, Catatan Tentang Praperadilan, Catatan Tentang Penanganan Benda Sitaan, Catatan Tentang Penanganan TKI, Catatan Tentang Prapenuntutan, Catatan Tentang Kasus Lintas Negara, Catatan Tentang Kelembagaan, dan Catatan Tentang Isu Hukum Lainnya.

Read More
Cover Hukum Penanaman Modal di Indonesia Kencana
See Detail

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.


Price
Rp 74,000,-
Synopsis

Buku ini menyajikan kerangka hukum yang membingkai praktik penanaman modal di Indonesia; berkaitan dengan apa yang harus diketahui baik, bagi mereka yang akan melakukan penanaman modal maupun yang sedang mencari penanam modal bagi usaha mereka. Dalam Bab Pertama dipaparkan secara komprehensif sejarah penanaman modal secara umum, maupun khusus (di Indonesia), yang kemudian dirangkai dengan kebijakan penanaman modal pemerintah dan kebijakan ini setelah otonomi daerah. Bentuk kerja sama dan bidang usha penanaman modal dibahas di Bab Tiga dan Empat. Pada dua bab selanjutnya dihadirkan tata cara penanaman modal dan penyelesaian sengketa penanaman modal, untuk kemudian ditutup dengan perbincangan mengenai peran penanaman modal dalam pembangunan, serta hambatan dan prospeknya. 

Read More
Cover Hukum Perbankan Syariah Aswaja Pressindo
See Detail

Hukum Perbankan Syariah

Dr. Any Nugroho, S.H., M.H.


Price
Rp 69,600,-
Synopsis

Perkembangan tentang Bank Islam yang terjadi sekitar tahun 1960-1970 adalah dalam rangka sistem perbankan yang bebas bunga, hal ini dilatar belakangi oleh adanya upaya gerakkan Neo-Revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba.  Adapun interpretasi bunga sebagai riba dipahami oleh para pemikir perbankan Islam sebagai bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan terlebih dahulu (pre-determined return), dalam hal ini berupa pembiayaan modal yang diberikan.

Read More
Cover Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam bidang Hukum Kencana
See Detail

Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel P ...

Prof. Dr. Achmad Ali, SH., MH.


Price
Rp 64,000,-
Synopsis

Buku ini merupakan rampai tulisan komprehensif dengan fokus bahasan seputar hukum dan berbagai faktor nonhukum yang mengitarinya. Isu-isu utama dalam buku ini antara lain tentang sinkronisasi penegakan hukum dan HAM ; pidana mati; pro-kontra hukum sebagai satu sistem; usia ideal hakim agung; dan lain sebagainya

Read More
Cover Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Media Pressindo
See Detail

Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia

Nandang Sudrajat


Price
Rp 15,000,-
Synopsis

Read More
Cover Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan Media Pressindo
See Detail

Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan

Tata Wijayanta, Hery Firmansyah


Price
Rp 12,500,-
Synopsis

Read More
Cover Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf Media Pressindo
See Detail

Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf

Tim El Madani


Price
Rp 20,000,-
Synopsis

Read More
Cover Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dgn Pelaksanaan Hukum Elex Media Komputindo
See Detail

Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dgn P ...

Irwansyah Lubis


Price
Rp 39,000,-
Synopsis

Kekayaan/potensi Daerah luar biasa jika para pemangku kreatif menggali dan mengembangkannya. Para pejabat-khususnya pegawai pajak-bermain cantiklah dengan para Wajib Pajak/Pengusaha/Pebisnis agar mereka sadar, dan tidak ngemplang pajak. Jika semua warga yang berpenghasilan membayar pajak oo negara tercinta ini makin maju ... kita kian sejahtera dan makmur. Buku Menggali Potensdi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum demikian praktis diimplementasikan. Isinya lengkap yang dirancang untuk membantu pembaca dalam mempelajari secara mudah dan otodidak-terutama untuk memahami hukum pajak dalam dunia usaha mulai dari filosofi, kepastian hukum, rasa keadilan, tax design, aspek perpajakan, potensi pajak sampai dengan berbagai perhitungan pajak secara praktis. Buku ini berguna dapat mengidentifikasi dan memecahkan solusi 6 (enam) ketidakwajaran wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), antara lain: 1. Ketidakwajaran dalam melaporkan harta pada Lampiran Daftar Harta. 2. Ketidakwajaran dalam melaporkan penghasilan final pada Lampiran Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang Bersifat Final. 3. Ketidakwajaran dalam melaporkan bukti potong pada Lampiran Bukti Potong PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 baik sumber penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. 4. Ketidakwajaran dalam melaporkan pemegang saham/pemilik modal dan pengurus/komisaris pada Lampiran Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus/Komisaris. 5. Ketidakwajaran data ekonomis yang belum dilaporkan ke dalam SPT. 6. Ketidakwajaran penyelenggaranan pembukuan atau pencatatan. 7. Ketidakwajaran pengelolaan administrasi yang amburadul. Anda akan memahami uraian tentang: Membuka kesadaran akan pentingnya rasa kepastian hukum terutama hukum pajak (pusat & daerah) bagi dunia usaha, karena terkaitnya beban kas flow dari kelangsungan kehidupan bisnis. Membayar pajak secara all taxes sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari sanksi administrasi yang tidak semestinya. Memahami rasa kepastian hukum dan rasa keadilan, filosofi Pajak Pusat, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Properti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Memahami rasa kepastian hukum dan rasa keadilan, filosofi Pajak Daerah, seperti: 5 (lima) jenis Pajak Daerah Provinsi, 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan 3 Jenis Retribusi Daerah yang mulai berlaku 1 Januari 2010. Pemahaman aspek perpajakan dan potensi pajak untuk berbagai dunia usaha agar terhindar dari kejanggalan/ketidakwajaran dari pelaporan pajak badan usaha dan orang pribadi. Memahami rasa kepastian hukum dan rasa keadilan, filosofi Cukai yang dipungut Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pemahaman aspek perpajakan dan potensi pajak untuk berbagai dunia usaha agar terhindar dari kejanggalan/ketidakwajaran dari pelaporan pajak badan usaha dan orang pribadi juga tidak terjadi pemborosan yang tidak semestinya.

Read More
Cover Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli Yayasan Pustaka Obor Indonesia
See Detail

Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum: Hilangn ...

Edy Ikhsan


Price
Rp 102,000,-
Synopsis

Kajian atas tiga ruang pergulatan dan pembentukan hukum yang dipresentasikan dalam pendekatan sosiolegal dengan mengambil konstruksi hukum tanah komunal etnis Melayu Deli di Sumatera Utara mendekatkan kita kembali bahwa hukum dalam definisi apapun yang dipakai adalah sebuah produk kebudayaan dengan kepentingan tertentu dari manusia-manusia yang menguasai atau mengontrolnya. Hukum tak bisa lepas dari politik kepentingan para pemangkunya. Selama lebih kurang satu setengah abad pergaulan hukum tanah komunal etnis Melayu Deli bersama hukum kolonial dan hukum resmi negara Republik Indonesia, kelihatan sekali bagaimana kontestasi kepentingan-kepentingan itu terungkap.

Hukum negara menjadi sangat sentralistik sementara badan-badan peradilan formal berkontribusi mengamankannya. Untuk dan atas nama Hak Guna Usaha yang diberikan kepada perkebunan-perkebunan negara, lahan-lahan yang sangat subur bagi tanaman tembakau diformat ulang secara periodik. Dengan dalih divestasi, landreform dan kerugian terus menerus yang dialami perkebunan, lahan-lahan itu beralih ke tangan-tangan pengusaha. Ini adalah erzat kapitalisme seperti yang dikatakan Yoshihara Kunio. Nasib hukum lokal persis seperti benalu tua yang tumbuh pada inangnya. Ini adalah paradoks: dari pemilik tanah menjadi pengemis di tanahnya sendiri, dari inang menjadi benalu. Nasib hutan/tanah reba dan orang Melayu yang hidup bertarung di atasnya persis seperti bidal Melayu: antan patah lesungpun hilang.

Di kalangan rakyat yang berjuang untuk dan atas nama masyarakat adat, hukum-hukum negara yang menolak eksistensi mereka jelas diabaikan, sebaliknya peraturan apa saja yang memberi peluang hidup bagi mereka mulai dari konvensi internasional perlindungan masyarakat asli sampai putusan pengadilan, akan menjadi sumber inspirasi perjuangan untuk bertahan hidup di lahan-lahan yang mereka kuasai. Hukum dalam terminologi apa saja akan direspon positif jika itu menguntungkan perjuangan bersama mereka. Begitu juga keberpihakan politik yang akan mengamankan penguasaan tanah. Corak ini tak mesti sejajar dengan cara mereka membangun hubungan secara internal di kelompoknya. Jargon komunalisme dan religiusitas hubungan rakyat dengan tanah hilang dihantam kebutuhan pragmatis dalam merespon kebutuhan tanah yang transaksional.  Kualitas dan ciri-ciri hukum yang populis di tingkat makro berubah total menjadi kapitalistik di ranah mikro.

Read More
Cover Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
See Detail

Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradila ...

Sulistyowati, Antonius Cahyadi


Price
Rp 68,000,-
Synopsis

Dalam rangka studi mengenai akses keadilan bagi perempuan, buku yang didasarkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akses keadilan bagi perempuan melalui proses persidangan yang diselenggarakan oleh institusi negara. Dalam perkara mana saja terdapat putusan pengadilan yang progresif dalam pemajuan hak perempuan, dan proses pengadilan seperti apa yang merugikan perempuan. Penelitian ini juga menelusuri bagaimana pengalaman perempuan dalam mencari keadilan dengan mengandalkan diri pada hukum negara, dan melalui proses peradilan negara. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana perempuan diposisikan dan seksualitasnya dikonstruksi oleh hukum. Pengalaman perempuan dalam pencarian keadilan ini, telah menjawab berbagai pertanyaan yang ingin diketahui dalam penelitian.

Read More
Cover Amandemen UUD 1945 Buku Pintar
See Detail

Amandemen UUD 1945

Nila Arbiyanti


Price
Rp 19,950,-
Synopsis

Read More
Cover Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom Kepustakaan Populer Gramedia
See Detail

Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom

Elza Syarief


Price
Rp 67,000,-
Synopsis

Sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diberlakukan pada 1960, status kepemilikan tanah oleh warga asing, termasuk hak eigendom (hak milik berdasarkan hukum pemerintahan Hindia Belanda), tak diakui lagi, kecuali pemegangnya beralih menjadi warga negara Indonesia dan mengonversi haknya. Selepas batas waktu konversi, tanah bekas hak eigendom kembali dikuasai negara. Pada praktiknya timbul kasus-kasus  sengketa atas tanah bekas hak eigendom, entah antar pihak-pihak yang mengklaim sebagai pemilik, atau antara penggarap dan negara. Pensertifikatan adalah upaya memberi kepastian hukum atas status kepemilikan tanah bekas hak eigendom, namun proses administrasinya bukan tanpa kendala. Buku ini membahas aneka permasalahan seputar pensertifikatan tanah bekas hak eigendom serta mengusulkan beberapa jalan keluar, antara lain dengan merevisi UUPA dan membentuk peradilan khusus pertanahan. Nama ELZA SYARIEF sontak mencorong tatkala ia menjadi pengacara Hutomo Mandala Putra. Keberanian dan ketegaran dalam membela sang klien, serta ucapannya yang senantiasa gamblang, telah membuat Elza menjadi pesohor di layar kaca. Maka sampai sekarang boleh dianggap ia advokat perempuan Indonesia yang paling dikenal khalayak luas. Pemilik kantor konsultan hukum Elza Syarief Law Office ini meraih gelar master dan doktor Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung. Tesis dan disertasinya ihwal hukum agraria, dengan IPK 3,99. Selain menjadi pengacara, Elza juga aktif sebagai dosen, pengurus organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta pengurus partai politik.

Read More
Cover Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia Kepustakaan Populer Gramedia
See Detail

Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesi ...

Silmy Karim


Price
Rp 90,000,-
Synopsis

Industri pertahanan dan ekonomi suatu bangsa saling bertaut erat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten, Indonesia memiliki peluang emas dan momentum untuk tumbuh sebagai pemain besar industri pertahanan dunia. Akan tetapi masih banyak hal harus dikerjakan. Yang paling menentukan, di samping hal-hal terkait pengembangan industri pertahanan itu sendiri—penguasaan teknologi, modal kerja, model bisnis, manajemen korporasi, akses global supply chain, dan lain-lain— adalah affirmative action atau keberpihakan pemerintah terhadap pertumbuhan industri militer. Bagaimana sesungguhnya perkembangan industri pertahanan Indonesia hingga saat ini? Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Silmy Karim menggambarkan dengan rinci kondisi industri militer Indonesia terkini sekaligus langkah-langkah strategis yang mungkin dilakukan untuk membuat terobosan.

Read More
Cover Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Rajawali Press
See Detail

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan

Drs. Suhasril, S.H., M.H.


Price
Rp 94,400,-
Synopsis

Sekarang tidak tepat, kalau mengatakan perempuan makhluk yang lemah. Persamaan hak dan kewajiban didasarkan perbedaan  jenis  kelamin  sudah  tidak  lagi  relevan. Kita lihat kaidah hukum kita.   Manusia berperilaku dalam masyarakat harus sesuai dengan kaidah-kaidah sosial. Dengan kaidah sosial ini  menjadi pedoman perilaku atau sikap bagi setiap warga masyarakat, mana yang seyogyanya dilakukan dan yang tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan.  Ini   terdiri  dari  kaidah/norma  agama , kaidah  kesusilaan,  kaidah  sopan-santun, dan  kaidah hukum.

Jadi hukum hanyalah salah satu dari kaidah sosial, yang merupakan peraturan mengenai perilaku orang dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuat oleh organisasi/lembaga yang mempunyai otoritas/kewenangan, dalam bentuk tertentu, dengan sanksi yang lebih tegas dan berlakunya dapat dipaksakan. Kaidah hukum diberlakukan untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Lengkapnya terkait dengan fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta   menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum perempuan.

Di dalam masyarakat, kaum perempuan mempunyai kedudukan pada posisi tertentu dalam suatu susunan kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai peranan.  Di sini perempuan memiliki kedudukan sekaligus sebagai pemegang peran dalam masyarakat. Peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Read More
Cover HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Kencana
See Detail

HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU


Price
Rp 82,000,-
Synopsis

pembelajaran hukum acara perdata di perguruan
tinggi tidak cukup bagi mahasiswa hanya mempelajari norma hukum
dan materi yang bersifat teoretik semata. Maka, pembelajaran hukum
acara perdata harus dibekali dengan hal-hal yang bersifat praktik. Pengalaman
penulis sebagai pengajar hukum acara perdata selama sepuluh
tahun lebih telah membuktikan betapa sulitnya para mahasiswa ditugaskan
untuk membuat dokumen hukum yang bersifat keterampilan
praktis seperti membuat contoh gugatan, permohonan, verzet, memori
kasasi, dan sebagainya. Hal itu wajar karena pada berbagai buku hukum
tidak dijumpai contoh-contoh surat dan dokumen hukum yang
diperlukan.

Read More
Cover Abdul Manan Ilmuwan Dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan Kencana
See Detail

Abdul Manan Ilmuwan Dan Praktisi Hukum: Kenangan S ...

Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. dkk,


Price
Rp 150,000,-
Synopsis

Buku Abdul Manan: Ilmuwan dan Praktisi Hukum (Kenangan Sebuah
Perjuangan) mencoba mengupas secara utuh dan komprehensif
tentang sosok Abdul Manan yang fenomenal baik dari sisi kepribadian
beliau yang patut diteladani maupun dari sisi pemikiran beliau yang
telah memperkaya dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, ide dan pemikiran
beliau tersebut banyak berpengaruh dalam pembaruan hukum dan
peradilan agama di Indonesia sekaligus memperkaya khazanah aplikasi
hukum terutama dalam penerapan hukum acara dan pemikiran tentang
hukum materiil peradilan agama yang merupakan bagian dari aktivitas
beliau sebagai praktisi hukum

Read More
Cover Hukum Perdata Indonesia Kencana
See Detail

Hukum Perdata Indonesia

P.N.H. Simanjuntak, S.H.


Price
Rp 105,000,-
Synopsis

Walaupun sudah banyak buku tentang Hukum Perdata yang telah beredar di Indonesia pada saat ini, namun masih saja dirasakan adanya kekurangan-kekurangan. Hal ini mengingat bahwa Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ini masih pluralisti dan sangat luas cakupannya serta undang-undang yang mengaturnya pun sangat beraneka ragam, walaupun telah ada kodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Untuk itulah penulis berusaha menyusun sebuah buku yang sederhana, singkat, praktis dan sistematis, agar dapat dengan mudah dipelajari dan dipahami oleh para mahasiswa serta masyarakat luas yang berminat terhadap Hukum Perdata di Indonesia.

Read More
Cover Hukum Perbankan Kencana
See Detail

Hukum Perbankan

Dr. Trisadini P. Usanti & Prof. Abd. Shomad


Price
Rp 83,000,-
Synopsis

Sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yakni bank konvensional dan bank syariah. Hal ini diakui dan dikenal sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan pembaruan UU No. 10 Tahun 1998. Dual banking system atau sistem perbankan ganda adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem ini, penerapan dan pengawasannya berlaku sama (equal treatment) antara bank konvensional dan bank syariah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku ini mengangkat isu seputar aspek hukum dalam pelaksanaan sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia. Beberapa materi yang akan pembaca temui di dalam buku ini di antaranya mengenai bank sebagai lembaga intermediasi, hubungan hukum antara bank (konvensional dan syariah) dan nasabah, kegiatan usaha bank, termasuk di dalamnya mengenai penerapan manajemen risiko. Kemudian diuraikan pula mengenai prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan, serta pengawasan perbankan oleh otoritas jasa keuangan. Dengan paparan tersebut serta penyajian yang lugas dan komprehensif, buku ini akan bermanfaat bagi pembaca, balk mahasiswa maupun praktisi hukum dan perbankan, dalam memahami materi hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah.

Read More
Cover Pengantar Hukum Perusahaan Kencana
See Detail

Pengantar Hukum Perusahaan

Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., SU & Dr. L. Wira Pria Suhartana, S.H., M.H.


Price
Rp 88,000,-
Synopsis

 

Apa yang tersaji dalam buku Pengantar Hukum Perusahaan ini tentunya hanya sekeltimit dari hamparan materi hukum perusahaan yang harus dipahami oleh para pemerhati hukum, oleh sebab itu buku Pengantar Hukum Perusahaan ini setidaknya dapat melengkapi berbagai tulisan yang ditulis oleh pakar hukum perusahaan sebelumnya. 

Read More
Cover Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata Kencana
See Detail

Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum P ...

Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H.


Price
Rp 86,000,-
Synopsis

Buku ini menyajikan pemikiran penting, betapa urgensinya hukum yurisprudensi bagi pengembangan tatanan hukum di Indonesia, mengingat fakta teks hukum itu bersifat statis dan tidak mungkin sempurna. Adapun perubahan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat demikian pesatnya, sehingga teks hukum akan semakin jauh ketinggalan di belakang peristiwa hukum. Walaupun hanya menyajikan tiga bab utama, namun buku referensi hukum ini menyajikan materi hukum yurisprudensi yang komprehensif; disertai analisis dan teori hukum dengan kaidah hukum yurisprudensi perkara perdata dan kaidah hukum yurisprudensi perkara perdata niaga.


 

Read More